Uni Eropa Beri Persetujuan Sementara untuk Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Mercosur

Pada Jumat, 9 Januari 2026, negara-negara anggota Uni Eropa (UE) memberikan persetujuan sementara terhadap perjanjian perdagangan bebas yang telah lama dinegosiasikan dengan blok Mercosur dari Amerika Selatan. Keputusan ini diambil melalui mekanisme pemungutan suara mayoritas yang memenuhi syarat (qualified-majority vote/QMV) dan membuka jalan bagi penandatanganan resmi perjanjian tersebut di Paraguay dalam waktu dekat.

Perjanjian perdagangan ini melibatkan empat negara anggota Mercosur, yaitu Brasil, Argentina, Uruguay, dan Paraguay. Dengan populasi gabungan lebih dari 700 juta konsumen, kesepakatan ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Uni Eropa. Perundingan yang berlangsung selama lebih dari 25 tahun ini bertujuan menciptakan kawasan perdagangan bebas yang akan menghapus bea ekspor UE senilai lebih dari 4 miliar euro per tahun, menurut Komisi Eropa.

Mekanisme pemungutan suara di Uni Eropa mensyaratkan dukungan dari minimal 15 negara anggota yang mewakili 65 persen populasi blok tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ini, mayoritas negara anggota menyatakan dukungan, meskipun terdapat beberapa penolakan dan abstain. Negara-negara yang menentang perjanjian ini di antaranya adalah Prancis, Polandia, Austria, Irlandia, dan Hongaria, sementara Belgia memilih untuk abstain.

Italia yang sebelumnya ragu-ragu, akhirnya memberikan suara mendukung setelah Komisi Eropa memberikan jaminan tambahan terkait perlindungan sektor pertanian domestiknya. Perubahan sikap Italia ini dianggap krusial dalam mencapai mayoritas yang memenuhi syarat. Pendukung utama perjanjian ini lainnya termasuk Jerman dan Spanyol, yang melihat kesepakatan ini sebagai peluang untuk membuka pasar baru di tengah ketegangan tarif yang diterapkan Amerika Serikat.

Namun, perjanjian ini juga memicu kontroversi dan perdebatan panjang di berbagai ibu kota UE. Penentang, terutama yang dipimpin oleh Prancis sebagai produsen pertanian terbesar di blok tersebut, mengkhawatirkan dampak negatif yang mungkin timbul terhadap sektor pertanian domestik. Mereka menilai bahwa pembukaan pasar akan meningkatkan impor produk seperti daging sapi, unggas, dan gula dengan harga lebih murah, sehingga dapat merugikan petani lokal.