Banjir Aceh Tamiang Perkuat Urgensi Pengurangan Risiko Bencana Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir November 2025 menimbulkan dampak signifikan terhadap berbagai sektor, khususnya pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang inklusif, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik tetapi juga kebutuhan kelompok rentan agar layanan publik dapat terus berjalan pascabencana.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pembina Aceh Tamiang hingga pertengahan Januari 2026 belum mampu menggelar kegiatan belajar mengajar secara normal. Sekitar 80 persen ruangan dan area sekolah masih tertutup oleh lumpur dan material banjir setinggi sekitar empat meter yang melanda kawasan tersebut. Kerusakan ini sangat memprihatinkan mengingat fasilitas sekolah tersebut dirancang khusus untuk mengakomodasi kebutuhan aksesibilitas anak-anak penyandang disabilitas.

Kejadian ini menunjukkan bahwa sekolah khusus termasuk dalam kategori fasilitas vital dengan risiko bencana tinggi, sehingga memerlukan perlindungan berlapis dalam kebijakan PRB. Langkah mitigasi struktural, kesiapsiagaan berbasis komunitas, serta proses pemulihan yang menjamin kelangsungan layanan pendidikan inklusif harus menjadi prioritas untuk menghindari gangguan berkepanjangan terhadap hak belajar anak-anak penyandang disabilitas.

Upaya pemulihan di SLB Negeri Pembina dilakukan secara kolaboratif melibatkan pemerintah daerah, TNI, organisasi nonpemerintah, dan masyarakat setempat. Pembersihan dimulai dari musala yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang aman, titik kumpul, dan pusat koordinasi evakuasi saat keadaan darurat. Pemulihan musala dianggap krusial agar tersedia ruang yang aman dan mudah diakses bagi siswa dengan berbagai jenis disabilitas.

Setelah musala, pemerintah daerah melanjutkan pembersihan jalur akses antar ruang di lingkungan sekolah. Lumpur yang menebal hingga lebih dari 30 sentimeter memerlukan penggunaan alat berat berupa ekskavator yang didatangkan dengan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB. Selain itu, TNI mengambil peran dalam pembangunan sumur bor untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi kegiatan sekolah dan kebutuhan dasar lainnya.