Mendagri Tegaskan Kolaborasi Antar Kementerian Jadi Kunci Pemulihan Pascabencana di Sumatera

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinergi antar kementerian dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito mengajak seluruh jajaran kabinet untuk bersama-sama mendukung pemulihan berbagai sektor yang terdampak, khususnya dalam membangkitkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

Dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Tito memaparkan bahwa upaya percepatan pemulihan harus melibatkan berbagai kementerian terkait seperti Perdagangan, Pertanian, Perindustrian, UMKM, dan Ekonomi Kreatif. Fokus utama adalah membantu masyarakat agar dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi, terutama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta para pedagang kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.

Rapat yang memakan waktu hampir empat jam tersebut membahas sejumlah indikator utama yang masih memerlukan perhatian intensif. Indikator tersebut mencakup tata kelola pemerintahan, layanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan, akses transportasi darat, serta pemulihan ekonomi dan sosial. Tito menyoroti bahwa pemulihan di wilayah terdampak parah harus dipercepat agar masyarakat dapat segera beraktivitas normal kembali.

Semangat gotong royong menjadi landasan utama dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi nonpemerintah diharapkan dapat mempercepat pemulihan di ketiga provinsi terdampak. Tito memberikan apresiasi khusus kepada sejumlah lembaga kemanusiaan dan organisasi masyarakat yang telah aktif membantu masyarakat terdampak, terutama di wilayah pegunungan Aceh. Organisasi seperti Dompet Dhuafa, Palang Merah Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia disebutkan telah memberikan kontribusi nyata di lapangan.

Untuk wilayah Aceh, proses pemulihan dinilai lebih menantang karena masih banyak permukiman yang tertimbun lumpur. Oleh karena itu, fokus penanganan diarahkan pada pembersihan lumpur dan normalisasi muara sungai. Tito menekankan bahwa pembersihan lumpur menjadi kunci utama agar proses pemulihan dapat berjalan lancar. Ia menyebutkan bahwa dengan dukungan tambahan tenaga dari TNI, Polri, dan sekolah kedinasan sebanyak 15.000 personel, proses pembersihan lumpur dapat diselesaikan dalam waktu dua minggu.