BRIN Ungkap Dampak Bencana Hidrometeorologi, 58.000 Bangunan di Aceh Tamiang Rusak

Bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang baru-baru ini telah menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sekitar 58.000 unit bangunan diperkirakan terdampak akibat bencana tersebut. Data ini menjadi acuan penting dalam upaya penanggulangan dan rekonstruksi pascabencana.

Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana BRIN, Joko Widodo, memaparkan bahwa angka estimasi tersebut diperoleh melalui pemetaan citra satelit yang dilakukan oleh timnya. Metode pemantauan ini memberikan gambaran luas mengenai kondisi lapangan, yang menunjukkan bahwa hampir 90 persen wilayah di Aceh Tamiang mengalami dampak bencana. Meski demikian, Joko menekankan pentingnya validasi data lebih lanjut karena pendekatan yang digunakan berbeda dengan metode pemantauan yang dilakukan oleh instansi lain.

Data yang dihasilkan oleh BRIN dapat diakses melalui laman resmi BRIN di https://spectra.brin.go.id dan diharapkan menjadi referensi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merancang strategi pemulihan wilayah terdampak. Selain itu, BRIN telah menyerahkan hasil analisis ini kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat terkait rekonstruksi dan mitigasi risiko bencana di masa depan.

Dalam diskusi yang dilakukan bersama pihak Kementerian PPN/Bappenas, Joko Widodo mengungkapkan bahwa opsi relokasi wilayah terdampak menjadi salah satu pertimbangan strategis. Namun, hal tersebut menghadapi tantangan karena Aceh Tamiang merupakan daerah dataran rendah yang datar dan rentan terhadap banjir, dengan Sungai Tamiang yang membentang lebar di tengah wilayah tersebut. Kondisi geografis ini menyulitkan relokasi secara besar-besaran tanpa perencanaan matang.

Alternatif lain yang ditawarkan adalah penerapan rekayasa teknik untuk membangun pembatas yang mampu mengendalikan luapan Sungai Tamiang agar tidak menimbulkan dampak banjir yang meluas ke pemukiman penduduk. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di masa mendatang sekaligus melindungi infrastruktur dan rumah warga yang selama ini menjadi korban.